PERESMIAN PELUNCURAN PROGRAM 35.000 MW OLEH PRESIDEN JOKO WIDODO

Presiden Joko Widodo pada hari Senin (4/5) meresmikan peluncuran program pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 MW di Pantai Samas, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Program kelistrikan ini merupakan salah satu program unggulan dalam rangka mencapai salah satu sasaran Nawa Cita yaitu mewujudkan kedaulatan energi.

Di dalam peresmian tersebut Presiden Joko Widodo yang turut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan selama 70 tahun Indonesia merdeka, baru bisa membangun pembangkit sebesar 50.000 MW. Oleh karena itu banyak pihak yang ragu pembangunan pembangkit berkapasitas 35.000 MW ini bisa terselesaikan dalam waktu 5 tahun.

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proyek pembangunan ini bukanlah proyek yang ambisius, namun merupakan hutang pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami defisit listrik di Indonesia. Proyek pembangunan ini telah terprogram secara terencana dan akan didukung dengan regulasi-regulasi yang disederhanakan.

Pada saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia baru mencapai angka 84 persen, dan pemerintah menargetkan pada tahun 2024 mendatang rasio elektrifikasi di Indonesia bisa mencapai angka 99,4 persen. Kebutuhan listrik juga mengalami kenaikan sebesar 8,7 persen per tahun, dari tingkan 219,1 TWH pada tahun ini diperkirakan akan mencapai 464,2 TWH pada tahun 2024 mendatang.

Presiden menambahkan bahwa dirinya akan terus memantau dan mengawasi proyek pembangunan ini agar bisa berjalan sesuai rencana sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Melalui ketersediaan pasokan listrik ini diharapkan akan mendorong perekonomian masyarakat dan juga mendorong tumbuhnya industri hilirisasi di daerah-daerah.

Untuk kedepannya pemerintah akan memberikan dukungan besar bagi pengembangan energi baru terbarukan dengan melakukan pengawasan langsung terhadap 240 lokasi, sehingga target yang ditetapkan bisa tercapai. Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan ini untuk membebaskan ketergantungan kepada energi fosil.

Demi mensukseskan program pembangunan pembangkit 35.000 MW ini, pemerintah mendorong peran swasta untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik melalui proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC), skema Independent Power Producer (IPP), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), sewa beli (Build, Lease and Transfer) serta Private Power Utility (PPU) atau penetapan wilayah usaha.

Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi untuk mendorong dan memberikan kepastian investasi swasta. Terkait pembebasan dan penyediaan lahan, pemerintah memberlakukan UU No 2/2012. Sementara itu untuk mempercepat proses perizinan, pemerintah membentuk Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dikoordinasikan oleh BKPM.

Judul : PRESIDEN JOKO WIDODO RESMIKAN PELUNCURAN PROGRAM 35.000 MW

Sumber : Akbar Buwono/Regional Analyst at Vibiz Research/VM/BD

Editor : Eni Ariyanti

image: ant